KPK Nilai,Polemik Legislator dan Eksekutif karena kurang Pemahaman
PEKANBARU,Riau Andalas.com– Seringya terjadi polemik dan berbeda pendapat antara pihak Legislatif dan Eksekutif karena kurangya pemahaman. Sehingga berdampak pada pengesahan.
Hal itu disampaikan wakil ketua KPK Saut Situmorang. Seharusnya, sebelum sampai pada salah satu pembahasan untuk pengesahan itu Eksekutif bisa memberikan secara rinci seluruh perencanaan. Sehingga dalam waktu pembahasan bisa disimpulkan dengan maksimal. Salah satunya pembahasan APBD Perubahan jika Eksekutif bisa memberikan perencanaan sesuai yang sudah diatur atau tersusun dengan baik. Apa lagi untuk penyusunan itu sudah ada undang-undang yang mengatur.
“Semua perencanaan itukan sudah mekansmenya, baik jangka panjang maupun jangka pendeknya, jadi tidak ada yang sulit jika memang sesuai aturan,” kata Saut saat melaksanakan rapat kooordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintergrasi di Provinsi Riau Rabu (13/4) di gedung daerah Riua.
Begitu juga sebeliknya, terkait perencanaan itu, DPRD juga harus paham dalan perencanaan itu. Dimana daerah itu sudah ada perencanaannya yang satu tahun dan juga lima tahun. Seperti perencanaan satu tahun yang keseluruhan masuk dalam musrembang. Sedangkan untuk lima tahun ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DPRD harus tau aturan maupun Pergub itu. Sehingga perencanaan bisa sejalan,” ujarnya.
Lebih jauh katanya, untuk perencanaan jangka pendek maupun jangkan pajang itu tidak ada yang sulit, selagi prosesnya sesui dengan perencanaan daerah. Begitu juga dalam menampung aspirasi masyarakat jika apapun aspirasi masyarakat itu ada ruangannya untuk dilaksanakan. “Untuk itu kuncinya ada pada eksekutif dan legislatif yang harus ada kerjasama yang baik,” tuturnya. (Dri)***
