Ketua Komisi III DPRD Inhil Kecewa , Anggaran Ruas Jalan Provinsi Di Inhil tahun 2018 Hanya Rp 4 M.


PEKANBARU,Riauandalas.com-Ketua Komisi III DPRD Inhil bersama anggota komisi melakukan pertemuan dengan Dinas PUPR Provinsi Riau

Miris! Pemerintah Provinsi Riau ternyata hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 Miliar pada tahun anggaran 2018 untuk ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini terungkap saat Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, ST, M.Si, Sekretaris Asnawi dan Anggota Zulbahri, Mansun, M. Sabit dan Asmadi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Rabu, (7/3/2018) pagi.

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan Kepala Dinas PUPR Propinsi Riau yang diwakili Kasi Perencanaan kepada rombongan Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna mengatakan bahwa tahun 2018 ini Dinas PUPR mendapat Pagu Anggaran sekitar Rp 590 M dan untuk kegiatan pembangunan ruas jalan propinsi yang ada di Kabupaten Indragri Hilir pihak provinsi hanya menganggarkan pemeliharaan ruas jalan Selensen-Kotabaru dengan nilai Rp 4 M.

“Kita sangat kecewa. Ternyata alokasi anggaran ruas jalan Provinsi di Inhil tahun 2018 ini hanya Rp 4 M. Itu pun hanya untuk pemeliharaan ruas jalan Selensen-Kota Baru, ” ujar Iwan Taruna.

Sedangkan, tambah Iwan, ruas jalan provinsi lain seperti Jalan Sungai Beringin – Sungai Luar-Sungai Empat, Tembilahan – Enok, jalan Mumpa-Teluk Kiambang sama sekali tidak ada anggaran untuk perbaikan ruas jalan tersebut.

“Ada apa sebenarnya dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembangunan ruas jalan propinsi yang ada di Inhil, bahkan bukan hanya tahun ini saja anggarannya sangat kecil, tahun kemaren juga seperti itu. Kita merasa dianaktirikan. Kami kecewa dan sedih mendengarnya, ” kesal politisi muda ini.

Menurut Iwan, kebijakan Pemprov yang tidak berpihak terhadap masyarakat di negeri seribu parit ini tentu membuat kekecewaan yang mendalam di hati masyarakat.

“Kami minta kepada pemprov untuk segera mengganggarkan perbaikan ruas jalan provinsi tersebut, karna itu akses vital yang sangat dibutuhkan masyarakat Inhil. Kalau seperti ini kita menilai pemprov tak punya niat untuk membangun Inhil, ” tutupnya. san/adv