Kereta cepat harusnya urusan Kemenhub. Tapi ternyata Menhub jadi penonton saja
Jakarta,Riauandalas.com-Rapat kerja antara Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan sore ini, para anggota dewan sempat mempertanyakan urgensi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang lebih membuat heran para anggota DPR ialah peran Menteri BUMN, Rini Soemarno dalam proyek tersebut.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Ali, menilai bahwa kereta cepat harusnya merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tapi anehnya, Jonan justru menjadi penonton saja dalam proyek ini. Sebaliknya, Ahmad menilai Rini terlihat jauh lebih berperan.
“Kereta cepat harusnya urusan Kemenhub. Tapi ternyata Menhub jadi penonton saja. Ada apa ini di belakangnya? Yang tanggung jawab harusnya Menhub, bukan Menteri BUMN,” kata Ahmad dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Lanjut Ahmad, dirinya sebagai anggota parlemen meminta agar proyek ini dikaji kembali, bila perlu tidak dilanjutkan saja. Menurutnya, proyek kereta cepat berpotensi merugikan negara. Biaya pembangunannya pun bakal ditanggung sebagai utang selama puluhan tahun.
“Kalau menurut saya proyek ini harus dikaji kembali,” tandasnya.
Terkait layak atau tidaknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Jonan enggan menjawabnya. Menurut dia, hal itu harus dipertanyakan kepada Menteri BUMN selaku inisiator proyek kereta cepat.
“Kalau layak atau tidaknya, tanya ke Menteri BUMN sebagai inisiator,” pungkasnya.
(feb/Detik/Hendri)***
