Fungsi PKK Tingkatkan Kesejahateraan, Perlindungan Perempuan dan Anak

PEKANBARU Riauandalas.com – Hingga kini tekanan maupun tindakan semena-mena terhadap Kaum wanita maupun anak-anak masih sering yerjadi dilingkungam masyarakat.

Bahkan posisi perempuan dan anak-aak masih saja mendapat mendapat padangan negative dan sering ditempatkan pada posisi serba susah dan sulit. Dimana hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Seperti fisik dan kelemahan lainya yang tidak seimbang.

Pembawaan perempuan atau karakter yang dikonstruksi melalui budaya semenjak anak-anak berpengaruh pada penilaian perempuan ketika dewasa. Perempuan dinomor duakan, mulai dari pengambilan keputusan, partisiasi dalam pendidikan serta politik. Hal itu terjadi pada ruang lingkup terkecil sampai ruang publik.

Kondisi ini tidak bisa begitu saja diabaikan, karena akan semakin menimbulkan kesenjangan gender. Perempuan memang diciptakan berbeda secara fisik dengan laki-laki, tapi bukan berarti perempuan disubordinasikan dalam segala hal.

Pekerjaan perempuan yang sering dianggap rendah sebenarnya merupakan kesalahan. Tanpa perempuan transfer nilai, keyakinan, norma, budaya, serta pengetahuan tidak akan berjalan sempurna. Meskipun mendapat penilaian negative atas sikap dan sifat perempuan yang serba menggunakan perasaan, justru menjadikan keunggulan perempuan untuk mencetak generasi yang berkualitas.

“Melalui kasih sayang seseorang, akan mudah menerima satu hal yang baru, semua seharusnya saling melengkapi,” ujar Ketua Tim Penggerak Pembinaan dan Kesehateraan Keluarga (TP-PKK) provinsi Riau lama ini.

Dia menyebutkan perempuan lebih sering ditempatkan pada ruang lingkup yang sempit, seperti lingkungan keluarga. Sering dikonotasikan bahwa perempuan hanya memiliki tiga tempat yaitu dapur, sumur, dan kasur. Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk beraktualisasi di ranah publik masih terdapat batasan.

Hal ini terjadi pada masyarakat penganut budaya patriarki, hal tersebut yang menjadi penghambat aktualisasi bagi perempuan. Pada hakikatnya perempuan juga memiliki andil dalam masyarakat, seperti memberikan pendidikan, kasih sayang, politik, ekonimi, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mengaktifkan partisipasi perempuan dalam pembangunan berupa program pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Program PKK muncul sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari seminar home economic di Bogor tahun 1957.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini akan terwujud, apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan nasional yang terus menerus selaras dengan dinamika pembangunan.

Kegiatan PKK lebih ditujukan kepada perempuan, dimana perempuan diharapkan berperan aktif dalam pembangunan lingkup terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perempuan dipilih untuk tetap mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program ini memiliki 10 poin utama yakni penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan,  sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perlindunga kaum perempuan dan anak, serta perencanaan sehat.

“Melalui program PKK diharapkan perempuan memiliki wadah untuk beraktualisasi, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai,” ujarnya.

Peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam masyarakat terutama di tengah-tengah keluarga, tidak bisa diabaikan. Sejak dulu hingga saat ini, peran dan fungsi PKK tetap menjadi ujung tombak dalam pembinaan keluarga dan rumah tangga. Image bahwa PKK hanyalah organisasi sekadar ajang tempat berkumpulnya ibu-ibu, tentu sesuatu yang sangat keliru dan salah.

Menyadari betapa pentingnya peran PKK tersebut, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman pun memiliki rencana dan program strategis untuk menjadikan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan, khususnya terkait dengan pembinaan ekonomi keluarga dan rumah tangga.

Gubernur Riau pun dengan tegas menyatakan bahwa peran PKK tidak bisa diabaikan dan semua peran PKK itu harus diperhitungkan. Peran PKK ini terutama dalam menunjang pelaksanaan program-program strategis yang menjadi target Pemprov Riau ke depannya.

“Dinas dan Badan akan rugi jika tidak menggandeng PKK dalam menjalankan program-program pokoknya. Mereka bisa membantu kita dalam melaksanakan program-program itu. Lihat saja, prestasi PKK di tingkat nasional sudah banyak,” ungkap Andi Rachman saat membuka acara Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Riau, di Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu beberapa waktu lalu.

Dari sudut pandang pemikiran dan kaca mata Gubernur Riau, sampai saat ini PKK terbukti telah banyak membantu Pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mereka kemas.
‎
Seperti halnya program-program yang diluncurkan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Riau saat ini, mulai dari bakti sosial (Baksos) operasi bibir sumbing, operasi gratis katarak, baksos untuk korban bencana, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan beragam kegiatan penting yang pemanfaatannya sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan keluarga.

“Jambore PKK dan beragam kegiatan PKK lainnya, harus bisa dimanfaatkan untuk membahas program-program sosial kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah. Dinas-dinas dan Badan yang ada di jajaran Pemprov Riau, tentu harus bisa menggandeng PKK sebagai salah satu pilar pendukung menyukseskan program-program strategis tersebut,” tegasnya Andi Rachman, panggilan akrab Gubernur Riau ini.

Selain mendukung ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat, peran PKK dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus diberi ruang se luas-luasnya. Sebab, dewasa ini pemerintah telah menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama program kesehatan. Karena itu, Pemprov Riau sangat intens untuk menggalakkan program kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah.

Terkait dengan program strategis di bidang kesehatan inilah, peran PKK harus menonjol sehingga menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam menyukseskan program kesehatan ibu dan anak. Tidak saja di wilayah perkotaan yang ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai, akan tetapi juga harus menjangkau hinga ke pelosok desa dan pedalaman.

Sekali lagi di sinilah sebetulnya peran PKK tersebut tidak dapat dikesampingkan. Tanpa partisipasi PKK dan para anggotanya, berbagai program tersebut pasti akan berjalan tertatih-tatih. Sebab, PKK memiliki jangkauan dan jaringan hingga pelosok desa yang barangkali memang sangat sulit dijangkau jalur birokrasi pemerintahan.

Salah satu peran strategis PKK untuk mendukung program kesehatan adalah, bagaimana semua potensi yang dimiliki PKK dapat dilibatkan langsung guna meningkatan kesejahteraan, mendukung taraf hidup dan kesehatan keluarga mulai dari upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan keluarga sejahtera, kekurangan gizi balita dan lain-lain.

“Harapan kita angka ke depannya adalah, bagaimana angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Riau tidak termasuk provinsi yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Di sinilah kita harapkan PKK dapat pula memberdayakan semua potensi khususnya di bidang kesehatan tersebut,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Hj Sisilita Arsyadjuliandi dalam salah satu acara PKK belum lama ini.

Harus diakui, salah satu faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah status kesehatan masyarakat terutama status gizi dalam keluarga adalah perempuan. Dimana kualitas SDM dewasa sangat tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan, bayi, anak dan remaja.

Untuk mendapatkan status gizi keluarga yang baik diperlukan pengetahuan, kemampuan dan perilaku gizi yang baik dan benar bagi setiap anggota keluarga. Perilaku gizi yang baik dan benar adalah perilaku untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan, baik macam maupun kualitasnya.

Dalam lingkup ini pula, diharapkan semua potensi SDM PKK memiliki pengetahuan dan kecapakapan di bidang kesehatan. Sebab, seorang ibu sebagai pengelola atau penyelenggara makanan dalam keluarga mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan status gizi anggota keluarga. Oleh karena itu, semestinya seorang ibu dibekali pengetahuan yang cukup tentang perilaku gizi yang baik dan benar bagi setiap anggota keluarganya serta mampu menyiapkan hidangan sebagai penerapan pesan utama gizi seimbang.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Hj Sisilita Arsyadjuliandi, seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena lebih sering tinggal di rumah, maka seorang ibu rumah tangga berkewajiban untuk merawat segala macam perabot yang ada di dalamnya terutama untuk masalah kebersihan.

“Semua orang pasti tahu jika salah satu syarat untuk membentuk pola hidup sehat dalam keluarga adalah harus selalu menjaga kebersihan termasuk lingkungan tempat tinggalnya. Selain membuat makanan, tugas lain ibu rumah tangga untuk menjaga kesehatan keluarga adalah memberi pendidikan untuk anak serta pengertian, terutama bagi mereka yang usianya masih di bawah enam tahun agar bisa mengatur pola hidup sehat dalam menjalani kegiatan mereka setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga merupakan cermin kekuatan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuatan bangsa dan negara terletak pada ketahanan keluarga. Maka terkait hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sebuah keluarga.

Berdasarkan data BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, terungkap bahwa daerah Provinsi Riau ternyata berada pada urutan yang terendah di Indonesia dalam hal kematian bayi dan ibu saat melahirkan di rumah sakit. Salah satu program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau adalah membebaskan biaya berobat bagi pasien miskin di Puskesmas dan RSUD Arifin Achmad.

Keberhasilan Riau dalam peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat daerah ini, tentu tidak lepas dari pengalokasian anggaran yang memadai. Anggaran untuk kesehatan di Provinsi Riau cukup memadai karena dialokasikan sekitar 6 persen hingga 10 persen dari APBD Riau. Dalam arti kata, pemerintah daerah sangat komitmen dengan kesehatan di Riau.

Selain program jitu Pemprov Riau di bidang kesehatan tersebut, kesejahteraan keluarga juga bisa terwujud karena peran serta PKK itu sendiri. Sebab, ini jelas menjadi salah satu tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil di tengah masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan.

Dari keluarga yang sejahtera, maka akan tertata kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat melahirkan ketenteraman, keamanan, dan keharmonisan, serta kedamaian. Tidak bisa dipungkiri, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah PKK mempunyai peran penting membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis

Pada kesempatan itu, Plt Gubernur Riau juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk ikut melaksanakan kegiatan ini di daerahnya masing-masing, dan mengingatkan kepada orang tua yang anaknya telah melakukan operasi agar mengikuti anjuran dokter dan tetap membantu mengawasi kondisi fisik anak pasca operasi.

PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. Sebagai sebuah organisasi yang berbasis kepada keluarga.

Menurut Gubernur Riau kegiatan PKK banyak memberi manfaat. Baik kegiatan yang bersifat sosial maupun kegiatan lainnya seperti penyantunan kepada keluarga kurang mampu dan Lansia. PKK juga melakukan pembinaan kepada keluarga supaya menjadi keluarga yang harmonis, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha ekonomi keluarga.

Tak kalah pentingnya, PKK juga berperan dalam pembinaan keluarga yang berakhlak bagi generasi muda. Yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah mensukseskan pembangunan.

Selama ini, PKK sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Bahkan PKK dengan berbagai kegiatannya pelaksanaannya telah merambah hingga ke tingkat dusun, RT dan Dasa Wisma.

Agar pengelolaannya efektif maka di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa telah dibentuk Tim Penggerak (TP) PKK yang fungsinya selain menggerakkan dan mengkoordinir kegiatan, juga memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing, termasuk di antaranya adalah dalam rangka membangun keluarga yang sehat berketahanan.(adv)