INHUPemerintahanPolitik

Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP soroti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dalam Penyampaian dan Pandangan Fraksi .

Rapat-Paripurna-Pandangan-Umum-Fraksi

RENGAT, Riau Andalas. com – Setelah melaksanakan Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun 2017 pada rabu (27/9/2017) pagi, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada siangnya kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD-P tahun 2017.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Plt Sekda Kab Inhu H. Hendrizal, Forkompimda, Kepala OPD, Para Camat, Pejabat Eselon lll dijajaran Pemkab. Inhu, Ketua Pengadilan Agama,  Ketua KPU Inhu serta 30 Anggota DPRD Inhu.

Dalam penyampaiannya 8 Fraksi yang ada di DPRD Inhu lebih banyak menyoroti tentang kenaikan anggaran disektor pendidikan dan kesehatan, hal ini diharapkan dapat meingkatkan mutu pelayanan terhadap Masyarakat.

Hamdani dari Fraksi Gerindra dalam kesempatan itu menyampaikan kekecewaannya, hal ini terkait tidak adanya dana untuk Mahasiswa berprestasi.

Mengapa Dana bantuan Hibah hanya difokuskan ke Pendidikan pada usia Dini (Faud) saja ,sementara untuk Mahasisiwa yang berprestasi tidak ada sama sekali ujar nya .

Kami sangat kecewa dengan hal ini ,sementara Dana untuk Pendidikan terus bertambah ,demikian juga hal dengan pendidikan lain nya ujar nya .
Selain itu anggaran  Kesehatan juga mengalami kenaikan,dengan kenaikan tersebut dia berharap dapat meningkatkan mutu dan pelayanan pada Instansi tersebut .

Fraksi Gerindra dalam hal ini juga menyoroti permasalahan Insfraktruktur di Kecamatan Batang Peranap ,yang di nilai sangat miris dan kurang mendapat perhatian ujar nya .
Bahkan ,meskipun Kades sudah menyampaikan Proposal untuk jalan penghubung antara Desa Sei Aur dengan Desa Peladangan namun hingga saat ini juga terpenuhi ujar nya ,.

Sedang dari Partai PPP melalui melalui Anggota Dewan nya Mariadi ,menyampaikan saran nya , terkait penempatan ASN yang tidak pada tempat nya ,selain itu juga terhadap BPKAD(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang tidak menganggarkan Honor RT dan RW tingakat Kelurahan ungkap nya .
Saya berharap ini tidak terjadi lagi ke depan nya ,karena ini menyangkut hak dan pelayanan yang sudah mereka lakukan jelas Nya.    **   js .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *