DPRD Rohul Berebut Proyek atas Nama Aspirasi
Rohul,(riauandalas.com) – (Rohul, 30/6/2015) Usulan proyek pembangunan infrastruktur oleh anggota DPRD Rohul selaku aspirasi Dewan RAPBD merupakan hal terbiasa terjadi di daerah-daerah bahkan hingga DPR RI.dalam aspirasitersebut sesuai fungsi DPRD yang memiliki hak pembahasan
dan pengesahan
APBD. “Selama untuk mendorong percepatan pembangunan dan
kesejahteraan hajat masyarakat
sudah terbiasa sehingga wajar-wajar saja. Yang tidak boleh DPRD ikut mengatur
proyek dan turun tangan langsung
mengharapkan fee, itu namanya calo dan gratifikasi yang akan
menggerogoti pisik pembangunan dan
anggaran publik secara tidak langsung,” jelas Ketua FKI-1
Rohul Razali. NST Selasa (30/6). Menurutnya, dana aspirasi dari
DPRD Rohul memang dimungkinkan
sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal
tersebut juga dimungkinkan sesuai UU No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintah
Daerah. Apalagi DPRD melalui Badan Anggaran (Bang-Gar)
mempunyai fungsi membahasan, memberikan persetujuan dan penetapan RAPBD Rohul
menjadi APBD bersama Pemerintah Daerah (Pemkab). perlu di kaji secara interen Dalam
fungsinya ke-50 anggota DPRD dari setiap Daerah Pemilihan
(Dapil) mempunyai fungsi menyerap, menghimpun aspirasi
masyarakat (konstituen) melalui kunjungan kerja secara berkala dan saat reses. Ditegaskannya, memang
konsekuensinya usulan pembangunan melalui
Musrembang sering kalah dengan usulan hak aspirasi DPRD
melalui Badan Anggaran. Akibatnya pembangunan infrastruktur tidak merata dan terarah. “Itu yang sering
dalam hal ini menimbulkan kecemburuan sosial, jalan lingkungan bagus-bagus
sedangkan jalan kolektor berlubang-lubang, karena kalah dengan usulan aspirasi dewan sebab tiap-tiap anggota DPRD akan memperjuangkan pembangunan untuk Dapilnya
masing-masing. Padahal, DPRD secara kolektif mewakili rakyat
bukan Dapil,” di tambahkannya menurut informasi yang kita peroleh setiap dewan mendapatkan aspirasi 6 hingga 10 paket aspirasi bahkan di dalam aspirasi setiap dewan mendapat bonus dari nilai anggaran tersebut 10 hingga 15% terangnya Razali. NST.
Menurutnya, Anggota DPRD Rohul banyak ngotot meminta proyek
ke setiap Satker bahkan terkesan memaksakan dengan alasan
aspirasi dewan untuk
dititipkan kepada seseorang guna menjalankan proyek
tersebut. Akibatnya banyak
pengusaha-pengusaha tidak berpeluang dan berkesempatan untuk mendapatkan proyek
di beberapa Satker karena telah diambil alih oleh para
Anggota Dewan tersebut, jelasnya. **(M.hsb)
