Berita utamaPolitikRiau

DPRD Riau Setujui Hak Angket

Plt-Gubri-Hadiri-Acara-Paripurna-Usulan-Penetapan-Pengangkatan-dan-Pengesahan-Gubernur-Riau-Sisa-Masa-Jabatan-2014-2019
Plt-Gubri-Hadiri-Acara-Paripurna-Usulan-Penetapan-Pengangkatan-dan-Pengesahan-Gubernur-Riau-Sisa-Masa-Jabatan-2014-2019

Penggunaan tunggu hasil paripurna

Pekanbaru, Riau Andalas.com-– Sempat berpoliemik akhirnya DPRD Riau setujui usulan hak angket pembayaran hutang eskalasi yang diajukan beberapa anggota DPRD Riau. Pasalnya pimpinan DPRD Riau sudah menerima salinan asli usulan tersebut yang akan segera diparipurnakan. Namun, untuk penggunaan hak angket tersebut menunggu hasil keputusan paripurna kedepan yang akan membetuk tim Pasukan khusus (Pansus) dan dimasukan pada rapat Bamus.

Demikian disampaikan Wakil ketua DPRD Riau Manahara Manurung. Dikatakanya, jika kesepakatan pembentukan tim Pansus telah didapatkan, maka tim Pansus akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap pembayaran ekalasi sebesar Rp220 Milliar yang sebelumnya sudah dibaarkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Disamping itu tim Pansus juga bisa melakukan pemanggilan kepada pihak yang terlibat dalam pembayaran hutang eskalasi tersebut. Diantaranya kepala daerah yang dalam hal ini Plt Gubri yang wajib memenuhi panggilan tim pansus.

“Ini tidak bisa diwakilkan. Bahkan tidak mengidahkan panggilan bisa dijemput paksa dengan bantuan pihak berwajib atau kepolisian,” kata Manahara akhir pekan lalu.

Terkait pelaksanaan paripurnanya, menurut Manahara, akan segera dilaksanakan, karena saat ini unsur pimpinan sedang dalam memperlajari lebih jauh tentang naska pengusulan hak angket tersebut, yang selanjutnya baru dijadwalkan. “Memang naskah yang asli sudah diterima, tapi untuk pembahasan kita akan kembali pelajari dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diparipurnakan,” ujarnya.

Ia mengharapkan, dengan adanya usulan penggunaan hak angket ini, permasalahan pembayaran eskalasi bisa segera dituntaskan. Sehingga kedepanya tidak lagi ada permasalahan terkait eskalasi, begitu juga dengan kebijakan pengusul yang bisa terpenuhi untuk mendapat kejelasan terkait pembayaran eskalasi. “Mudah-mudahan titik terangnya segera didapatkan, agar tidak ada lagi permasalahan tentang eskalasi ini,” tutur Politisi PDIP ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *