DPRD Riau Awasi penyaluran Dana Bansos Riau
Tahun 2016 dana Bansos Riau Tambus Rp 200 M
Pekanbaru, Riau Andalas.com— Agar tepat sasaran dan sesuai tujuan, Anggota DPRD Riau akan mengawal penyalurah dana Bantuan Soasial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk masyarakat. Hal tersebut menimbang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang yang selama ini mengorbankan dan mengatasnamakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson. Dikatakanya, adapun pengawasan yang akan dilakukan tersebut, berupa mekanisme pemberian dana Bansos yang akan diterima oleh masyarakat Kabupaten kota se Provinsi. Dimana untuk tahap awa ia akan melakukan pembahasan mekanisme penyaluran dana Bansos tersebut dengan pihak tim verifikasi penerima dana hibah Bansos dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
“Kita berharap tidak lagi terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Dimana penyaluran dana bansos sembarangan dan tidak sesuai tujuanya. Makanya untuk menghindari itu, kita akan menyamakan persepsi dengan pihak eksekutif,” kata Aherson Kamis (12/5).
Sedangkan untuk pembahasan dengan pihak terkait tersebut katanya, akan dilakukan dalam minggu ini. Dimana anggaran Bansos Pemprov Riau tahun 2016 yang berjumlah sekitar Rp 200 miliar itu akan akan direalisasikan pada menerima sesuai dengan kareteria dan persyaratan yang telah ada aturanya.
“Untuk memastikan kareteria itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kita juga akan meminta data calon penerima pada Pemprov Riau. Agar penyaluranya bisa terpantau terus,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi Demokrat ini mengatakan, untuk persetujuan penyaluran dana bansos tersebut, pihaknya sudah menyetujui. Dengan catatan pihak pemrov Riau komitmen penyaluran sesuai dengan mekanisme dan proses yang sudah ditentukan. karena yang namanya anggaran ini harus ada kejelasan. Tambah lagi selama ini sudah banyak yang mempertanyakan penyakuran dana Bansos pada DPRD Riau.
“Maka itu kita juga akan buat komitmen dengan pihak pemrov Riau. Agar kedepanya tidak ada permasalahan yang bisa sampai pada badan hukum. Kalau penyauran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menambah anggaranpun kita bersedia,” tutur Aherson.
