Dirjen Perhubungan Darat Pastikan Tidak Ada Tembang Pilih Normalisasi Truk Odol

PEKANBARU, Riauandalas.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiadi SH MH pastikan tidak ada tembang pilih dalam penindakan kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Sehingga siapapun dan apapun perusahaannya jika melanggar aturan akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku.

Hal tersebut ditegaskan Dirjen Perhungan Darat, Budi Setiadi SH MH saat menghadiri Normalisasi Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) serta Deklarasi Indonesia Zero ODOL 2023, Selasa (16/2) di Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru Provinsi Riau yang juga dihadiri Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub RI, Asisten I Setdparov Riau, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT, Kapolda Riau, Danrem 031/WB, Kajati Riau, Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Adi, Kadisub Riau dan Kadisub se Provinsi Riau serta undangan lainya.

Dikatakanya, jika penindakan truck Odol ini merupakan langkah tepat untuk meberikan efek jera pada pelaku pelanggaran. Karena selama ini dengan hanya tindakan penilangan tidak begitu merubah prilaku dan masih banyak ditemukan pelanggaran. Maka itu tidak ada tembang pilih dalam penindakan truk Odol ini.

“Bagi saya tidak ada istilah tembang pilih, hanya saja saat ini kita belum bisa mengupayakan merata dengan maksimal karena keterbatasan. Contohnya saja di Provinsi Riau timbangan kita baru ada beberapa unit yang masih belum bisa menjangkau dengan merata,” katanya.

Kendati demikian tambahnya, la memastikan untuk penegakan hukum truck Odol ini pihak terus berupaya maksimal. Hal itu juga tidak lepas dari dukungan seluruh pihak termasuk operator sendiri atau perusahaan pemilik truck yang bisa patuh dan mengikuti aturan sebagaimana mestinya.

Untuk Riau ini katanya, ia sangat mengapressasi pada pimpinan daerah, baik gubernur Riau, wali kota, bupati serta Forkopinda dan pihak terkait lainya berperan aktif dan mendukung penegakan Normalisasi yang dilalukan pihak BPTD di daerah. Sehingga harapan Indonesia Zero Odol 2023 itu akan terwujud dengan baik.

“Saya sebagai Dirjen, ini yang sangat saya apresiasi pada Riau, selain pertama yang menegakan normalisasi Odol pimpinan daerahnya juga sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan di daerah,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, pelanggaran yang dilakukan truk Odol ini sudah sangat merugikan pada negara maupun masyarakat. Terutama pada kerusakan infrastruktur jalan serta mengancam bahaya pada masyarakat pengguna jalan.

“Saya juga sudah mendapat laporan dari Kementerian PU, jika untuk perbaikan jalan ini mencapai 4 triliunan setiap tahun. Dan penyebab kerusakannya 75 persen oleh truk Odol,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan jika untuk kendaraan Odol ini yang paling banyak yang melanggar adalah dum truk, baik truck muatan barang muapun muatan minyak atau CPO. Dimana di Indonesia hampir 75 persen mobil dan truck menyalahi aturan. Sehingga wajar saja sebagai penyebab kerusakan jalan.

Pelanggaran pada truk itu, tidak sesuai dengan spesifikasi asli kendaraan dan telah dirubah. Dimana dimensinya ada yang melebih satu hingga dua meter. Untuk itu kedepan tidak ada lagi cerita yang diharapkan tidak ada lagi terjadi.

“Kedepan kita juga akan menerapkan sanksi berat untuk truk Odol ini, yaitu memperbesar denda serta penegakan hukum pidana yang juga bisa membuat efek jera,” tuturnya.

“Kita juga akan mengetatkan pada pengujian kendaraan. Sehingga tidak ada lagi kendaraan yang bisa dipalsukan yang saat ini sudah menggunakan sistim baru yaitu Blue. Dan Blue ini punya cip yang tidak bisa dipalsukan,” tutupnya.

Sementara Kepala BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri Ardono ST MT mengatakan, untuk penindakan pihaknya sudah melaksanakan berbagai tindakan tegas, mulai penilangan sampai Normalisasi Truck Odol.

“Dari 2019 hingga 2021 untuk BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri telah melakukan Normalisasi sebanyak 55 unit, UPPKB wulayah Inhu 6 unit, PT Buana Jaya Sejati sebanyak 148 Unit yang hingga kini penindakan terus digalakkan,” jelasnya.

Kedepan jelasnya, pihaknya juga sudah memiliki berbagai program untuk antisipasi truk Odol tersebut. Diantaranya dengan terus menggiatkan penegakan hukum (Gakum) serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan.

“Kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di daerah, seperti Polri, TNI dan pihak terkait lainya. Semoga dengan program ini mewujudkan Riau bebas Odol 2023 kedepan,” harapnya.(dre)