Dewan Minta Pemerintah Beri Kenyaman Warga Beribadah

Tidak ada komentar 446 views
example banner

gubri-h-arsyadjuliandi-rachman-beserta-isteri-dan-kel-ikuti-sholat-idul-fitri-1437h-di-halaman-masjid-raya-annur
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Idul Adha atau hari raya kurban tinggal tiga hari, Dewan harap pemrintah Riau beri kenyamanan pada masyarakat dalam menjalankan ibadah. Baik ibada salat I’d maupun ibadah kurban yang mesti dipantau dan dikawal pihak terkait dipemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Dikatakanya, kenyamanan dimaksud seperti kenyamanan masyarakat selama menjalankan salat I’d dan juga kenyamanan masyarakat dalam berkurban. Dimana untuk berkurban pemerintah harus bisa mengawasi hewan yang masuk ke Riau untuk dijadikan kurban oleh masyarakat.

“Kelayakan hewan untuk dijadikan kurban itu juga tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan. Seperti tingkat kesehatan hewan yang harus diperiksa. Sedangkan untuk pelaksanaan salat menjamin dari kenyamanan gangguan maupun ancaman yang bisa mengganggu kekuhusukan salat yang dilaksanakan masyarakat,” ujarnya.

Sesuai informasi yang diterima katanya, menjelang lebaran Idul Adha ini sudah ada gejolak yang terjadi di Riau. Diantaranya terkait harga sembako yang mulai melonjak, dimana lonjakan harga tersebut juga telah memberatan pada masyarakat. Terutama masyarakat berekonomi rendah.

“Momen lebaran ini slalu jadi ajang kenaikan harga sembako, Maka itu kita pemerintahan kita bisa mengantisipasi semua itu. Agar kedepanya tidak jadi polemik dan permasalahan di lingkungan masyarakat,”

“Bila perlu untuk sembako ini, Diserindag Riau bisa lansung turun cek lapangan. Dan memberikan tindakan tegas bagi yang sengaja menaikan harga tidak sesuai sebagaimana mestinya,” tutur Noviwaldy.

Menurut politisi Demokrad ini, Rian termasuk daerah yang besar penerima pasokan sembako dari luar daerah. Untuk itu tingkat pengawasan harus diketatkan. Agar para pemasok tidak bisa mengeluarkan harga-harga sembako diluar kemampuan masyarakat atau tidak mengikuti pasaran yang selayaknya. “Intinya untuk sembako ini harus mengikuti tingkat kemampuan masyarakat yang sebelumnya ditatat pemerintah,” tuturnya. (Dri)***