Dewan Kembali Pertanyakan Penyerapan APBD
Bapedda salahkan perubahan regulasi
Pekanbaru, Riau Andalas.com-Memasuki triwulan ke dua penyerapan APBD Murni 2016 lingkungan Pemprov Riau masih jauh dibawah standar. Bahk belum satupun penyerapan SKPD Riau yang mencapai angka 50 persen.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Riau kembali memanggil Satuan Kerja perangkat Daerah Riau. Seperti Komisi A DPRD Riau yang memanggil seluruh Satker yang merupakan mitra kerjanya, untuk mempertanyakan kendala sulitnya penyerapan APBD Murni 2016. Pada hal saat ini posisi kepala daerah sudah Gubernur Defenitif yang tidak bisa lagi jadi alasan minimnya serapan anggaran.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Riau – Hasmi Setiadi, terhitung bulan Juni 2016 ini, penyerapan anggaran oleh Satker masih sekitar 30-35 persen. Pada hal sudah hampir memasuki pembahasan APBD Perubahan. Seperti Bapeda Riau yang baru 35,53 persen, Satpol PP 29 persen, Inspektorat 28 persen, Diskominfo 13,83 persen.
“Bahkan masih ada yang lainya yang belum kita terima dari satker berapa penyerapan yang sudah berjalan, seperti Biro Tapem yang belum masuk dalam Sekretariat Daerah,” kata Hasmi Setiadi usai hearing Rabu (15/06) sore lalu.
Sementara, Bapadda Riau malalui Sekretaris Bappeda Riau Ahmad Ijazi mengakui, penyerapan satker tersebut belum ada yang mencapai 50 persen, dimana-mana rata-rata hanya 30-35 persen itupun baru beberapa Satker.
Sedangkan untuk permasalahan penyerapan, ia menyampaikan karena banyak perubahan yang terjadi pada aturan. Diantaranya perubahan regulasi kewenangan. Sehingga Satker tidak bisa untuk mejalankan kegiatan sebagaimana mestinya dan seperti sebelumnya.
“Sebelumnya memang sudah disahkan dan disetujui, setelah itu ada regulasi baru sehingga kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan walupun sudah di sahkan. Inilah penyebabnya penyerapan masih minim,” jelasnya.
persoalan tidak hanya terjadi pada perubahan regulasi saja, tapi juga pada kinerja pegawai maupun honorer yang tidak memberikan kontribusi dalam menjalankan program. Sehingga kegiatanpun tidak kondusif.
“Sesuai hasil evaluasi kita, kendala-kendala yang dihadapi 12 SKPD ini juga menyangkut masalah SDM, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Ciptada Riau banyak pegawai yang tidak sesuai jurusan,” katanya ngaku sudah menyurati BKP2D Riau untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. (Dri)**
