Dani M Nursalam Pimpin Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017
TEMBILAHAN – Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau Dani M
Nursalam memimpin langsung rapat paripurna ke-2 masa persidangan III
tahun sidang 2017, Selasa (05/09/17) yang dilaksanakan di Aula gedung
DPRD Inhil, Jalan Soebrantas, dengan agenda mendengarkan tanggapan umum
fraksi-fraksi. Tanggapan umum fraksi-fraksi
terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terkait penyampaian Perencanaan
Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
2013-2018 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 itu pertama kali disampaikan
oleh Fraksi Nasdem Plus yang disampaikan oleh Gusti Desriansyah.
Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Muammar, Fraksi Gabungan
Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Mahyuddin, Fraksi Golongan Karya
(Golkar), Yuliantini, Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar, Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Adi Chandra, dan Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) dibacakan oleh Bambang. Secara
umum, fraksi-fraksi masih membahas terkait persoalan perkelapaan yang
merupakan penghasil sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit
ini. seperti juru bicara Fraksi PKB, Muammar,
ia mengatakan Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di
dunia, dan merupakan tulang punggung ekonomi kerayatan masyarakat.
Tetapi realitas apa yang terjadi, kebun-kebun kelapa para petani setiap
tahunnya mengalami kerusakan.
Kerusakan baik
dari dampak instusi air laut, abarasi, wabah hama, dan kelapa tua yang
tidak mampu untuk diremajakan, fenomena ini dikatakan Muammar
sesungguhnya menggambarkan bahwa masih rendahnya perhatian Pemkab Inhil
terhadap nasib para petani. “Hal ini
dibuktikan dengan dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan
kebun masyarakat , dan dapat kita lihat pada anggaran di pos belanja
APBD setiap tahunnya, rata-rata dukungan anggaran setiap tahunnya untuk
penyelamatan kebun masyarakat ini hanya berkisar sekitar Rp 20 sampai
dengan Rp25 miliar dari total belanja APBD setiap tahunnya yang berkisar
Rp2 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, juru
bicara Fraksi Golkar, Yuliantini mengatakan, upaya-upaya penanggulangan
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan
kelapa masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga terkesan upaya
yang dilakukan belum tepat sasaran.”Fraksi
Golkar prihatin akan kondisi tersebut dan menekankan perlunya studi
lebih lanjut secara komprehensif yang melibatkan semua sektor terkait
baik seperti akademisi, praktisi maupun dunia usaha sebagai upaya
perbaikan lingkungan, sehingga potensi kepala yang dimiliki akan tetap
terjaga dan menjadi lebih baik,” ujar Yuliantini.
Kemudian, Gusti Desriansyah, sebagai juru bicara Nasdem Plus menyoroti masalah pajak dan retribusi yang masih lemah.”Dalam
pelaksanaan penarikan pajak dan retribusi masih belum maksimal,
sehingga rendahnya penerimaan pad selalu terjadi, SKPD terkait lemah
pengawasan, lemah kinerja, kami mohon penjelasan,” ujar Gusti
Desriansyah. Rapat paripurna sendiri, dihadiri oleh Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.(adv DPRD Inhil)
