Daftar Asessment, Pejabat Terbawa Perasaan Alias Baper
Baca situasi dan lawan saingan
PEKANBARU, Riau Andalas. com – Ikut seleksi terbuka (Asessment) pengisian 9 OPD lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau. Pejabat terbawa perasaan alias Baper, karena untuk mengikuti seleksi tersebut, pejabat mengaku bukan takut persaingan tapi faktor kedekatan dengan pemimpin yang kecil kemungkinan untuk mendapatkan peluang.
Hal itu berdasarkan pengakuan beberapa pejabat di Riau. Terutama pejabat yang di non job kan sebelumnya yang pada mengaku tidak akan mungkin dapat kesempatan maupun peluang. Apa lagi mencari pejabat bukan lagi mengutamakan kemampuan tapi sudah mengarah pada politik.
Seperti yang disampaikan salah satu pejabat lingkungan Pemprov Riau, yang tidak mau namanya di publikasikan. Dikatakannya, kondisi itu sudah biasa di pemerintahan yang mengikut pada era pimpinan. Sehingga wajar saja pejabat melihat situasi dan menilai lawan saingan dalam pelaksanaan seleksi.
“Masalahnya bukan pada kemampuan, nilai saja sendiri, ” katanya.
Kanta mantan pejabat yang mengaku pernah menjabat dipriode dua Gubernur Riau ini, ia sudah melalui kondisi itu. Bahkan ia sebelumnya sudah mengikuti proses asessment, hasilnya sama saja meskipun memiliki pemgalaman atau kemampuan. “Bukan napa-napa, tapi itu lah adanya,” tuturnya.
Namun, perasaan tersebut tidak berlaku pada pejabat lainya, seperti mantan Kasatpol PP Riau Noverius, dan mantan Kadis PU Riau Syafril Buchori. Meski sebelumnya di non job kan tetap mendaftar untuk ikut seleksi.
Informasi itu, sesuai pendaftaran yang di terima panitia seleksi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, jika semenjak buka pendaftaran sudah ada sekitar sebelas pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau yang mendaftar ikut seleksi.
“Saat ini berkasnya sedang dalam pemeriksaan kelengkapannya kata Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan.
Adapun 11 pendaftar tersebut jelasnya, adalah, T Zuhelmi, Azwandi, Ruzaini, T Nuzilawati, Syafril Buchori, Ardahni, Desvi Emti, Nazwardi Efendi, Telismanto, M Syukri Harto dan Noverius. “Yang lainya masih mencari-cari informasi,” katanya.
Disisi lain, Pengamat Politi Riau, Dr Adil Haris Msc, sebelumnya menyampaikan, jika jabatan ini di kaitkan dengan politis, tidak bisa di pungkiri, karena jabatan pemimpin daerah sendiri merupakan jabatan politis. Sehingga wajar saja jika ada kebijakan yang benuansa politis.
“Itulah resikonya kalau jabatan ini di dasari politis, tidak ada yang abadi dan tidak bisa menujukan keahlian sebagaimana mestinya, ” katanya.
Sebagai pejabat yang ikut dalam lingkungan politis, menurutnya pejabat juga harus siap. Karena pasti ada tidak nyamanya, posisi yang lebih baik itu memang pada keahlian. Sehingga bekerja itu memang karena ahli.
“Kalau di lihat saat ini, pejabat di Pemprov Riau juga banyak yang tidak nyaman dalam menjalankan jabatan. Apa alasanya itu pejabatlah yang tau,” tuturnya.(dre)
