INHUPemerintahan

Bersifat Konsuntif & Ceremonial Harus Dicoret

Wakil Ketua DPRD Inhu H.Suwardi Ritonga SE

RENGAT,Riauandalas.com- Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melalui Wakil Ketua II H.Suwardi Ritonga SE mengatakan’ menyoal kebutuhan belanja di Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), agar dicoret anggaran yang bersifat konsuntif dan ceremonial. Manfaatkanlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai azas dan manfaat serta terencana dengan matang.”tegasnya pada awak media Kamis /21/11/2019

Perlu ditingkatkan pelayanan, seharusnya tidak lagi berhembus Masyarakat mengeluh untuk kebutuhan Kesehatan, putus Pendidikan akibat faktor ekonomi, ini kewajiban penyelenggara di pemerintah agar diperhatikan, artinya harus jemput bola untuk salah satu menjadi prioritas.”tandas Poltikus dari  Partai Gerindra itu.

Sebagai unsur pimpinan di DPRD Inhu lanjutnya’ berharap di masing masing Komisi lebih jeli sebelum disepakati, tak perlu ragu rekan dewan untuk mengkritik, memberikan suara saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ). Jika ada usulan belanja OPD yang tidak masuk akal, atau azas dan manfaatnya tak jelas, ya..sebaiknya dapat di coret komisi bersangkutan.”pinta unsur Pimpinan asal Dapil I ini.

Sependapat ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa ( PKB ), Dodi Irawan S.Hi mengatakan’ memberikan apresiasi penyampaian tersebut, secara tidak langsung  menghimbau rekan yang ada di lintas komisi, agar mempelajari RKA yang diajukan OPD dan teliti sebelum disepakati.

Meski demikian, selaku ketua fraksi di PKB’ komit akan mencoret anggaran bersifat konsuntif dan ceremonial yang bukan menguntungkan pada Masyarakat. Bukan itu saja lanjutnya, masih banyak yang belum tersentuh anggaran untuk Pembangunan Daerah, khususnya di bidang infrastruktur jalan di daerah Kecamatan Peranap, Peranap, Rakit Kulim, Kelayang, Pasir Penyu termasuk Rengat Barat, yang masih ada akses kurang layak urai nya.

Asal dapil III ini juga menggambarkan’ bahwa Kab Inhu dibutuhkan pelayanan di Cacatan Sipil ( Capil ) yang terkesan lamban akibat anggaran dinilai masih minim.

Hal ini perlu diperhatikan serius, guna mempercepat kebutuhan Masyarakat dalam pengurusan di segala hal. js.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *