Bersama Ketua DPRD Inhil, Bupati Wardan Hadiri Rapat KB Bersama BKKBN Riau
PEKANBARU,Riau Andalas.com Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan menghadiri
Rapat Telaah Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga) 2017 yang dirangkai dengan dengan pelaksanaan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pegawai Penyuluh KB
(PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) kabupaten/kota se-Provinsi Riau
kepada BKKBN di Grand Central Hotel Pekanbaru.
Dalam kesempatan
itu, HM Wardan mengharapkan PKB dan PLKB yang ada berkoordinasi dan
bersinergi untuk memberikan informasi kepada daerah, khususnya Kabupaten
Indragiri Hilir.
“Walaupun PKB/PLKB telah menjadi ASN Pusat,
diharapkan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Agar bupati
mengetahui kondisi spesifik di daerahnya,” ujar Wardan.
Wardan
juga memaklumi pengalihan PKB/PLKB dari ASN kabupaten/kota merupakan
amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kewenangan
pemerintah daerah.
“Sebagai aparatur pemerintah tentunya kita
harus bisa memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku salah
satunya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang
pengalihan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
termasuk pengalihan PKB/PLKB, yang tentunya membawa manfaat bagi
keberlangsungan dan kemajuan khususnya program kependudukan, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga,” sebut Wardan
Berkaitan
pelaksanaan Program KKBPK pada tahun 2017 telah memasuki triwulan III,
untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN dan
daerah perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan
dan strategi program KKBPK ke dalam berbagai kegiatan prioritas di
seluruh tingkatan wilayah.
“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten
dan kota tentu diharapkan dapat menjabarkan arah kebijakan dan strategi
pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di
tingkat nasional dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD dan RKPD di
daerah masing-masing,” ucapnya.
Selain itu juga pemerintah daerah
kabupaten harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan prioritas
untuk diimplementasikan di lini lapangan. Berbagai kegiatan
implementatif/operasional yang bersumber dari APBN maupun APBD harus
diintegrasikan.
“Guna pembangunan kependudukan dan keluarga
berencana dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
lebih baik,” sebutnya.
Tujuan umum kegiatan ini sebagai metode
dalam pengelolaan dan pendayagunaan PKB/PLKB dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
“Dengan salah satu tujuan khususnya sebagai
wahana untuk memperkuat sinergitas lintas sektor di Kabupaten dalam
mendukung program KKBPK sebagai usaha mewujudkan masyarakat berkualitas
khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir ,” sebutnya.
Kegiatan yang
dilaksanakan satu hari ini diikuti oleh pimpinan lembaga pemerintah
pusat dan Pemprov Riau, para bupati/walikota, Kajari, Ketua DPRD, kepala
dinas KB dan Sekretaris Dinas KB kabupaten/kota se Propinsi Riau,
pejabat struktural dan fungsional perwakilan BKKBN Riau, serta
perwakilan PPKB/PLKB SE Riau
Adv
