Batalkan Pelantikan, Mendagri Kemendagri Bertanggung Jawab Kerugian Riau
PEKANBARU, Riau Andalas.com- Anggota DPD RI Intsiawati Ayus SH MH minta kementrian Dalam Negri (Kemendagri) bertanggung jawab atas kerugian Riau terkait pembatalan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dua kabupaten di Riau. Pasalnya, pembatalan pelantikan mendadak terssebut tidak hanya pada kerugian materil tapi juga harkat martabat Riau.
“Sebagi wakil daerah Riau, ini menjadi catatan utama bagi kami. Karena kejadian ini kekecewaan mendalam bagi kami,” kata Intsiawati Ayus Selasa (19/4) di Gudung DPRD Riau.
Ditambahkanya, sikap yang dilakukan pusat itu, jika dibawa kepada daerah sangat tidak baik dan sangat tidak sesuai dengan yang dirasakan daerah maupun masyarakat. Karena apa yang dirasakan itu tidak semudah yang telah diucapkan pihak kemendagri.
“Itu baru disatu sisi. Belum lagi bicara mubazir yang pertanggung jawabannya bagaimana, terutama semua teknis yang. Telah dipersiapkan,” ujarnya.
Terlepas dari bahasa kecewa katanya, ai dapat mengoreksi. Bahwa pusat tidak dapat melakukan koordinasi masif dan mengeluarkan sikap dalam waktu yang memenuhi rasa keadilan. Karena pembatalan yang dilakukan secara Kawat (secara sandi) itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat Riau. Tambah lagi, kalau jika di sandingkan dengan Provinsi Manado sebelumnya, meskipun dalam tahanan tetap dilantik yang alasannya masiah mengedepankan azas praduga tak bersalah.
“Sejokjanya azas praduga tak bersalah itu yang dikedepankan. Untuk itu saya kritisi sikap pusat ini. Karena mereka yang tidak kordinasi masif, mereka yang tidak propesional, yang kuta didaerah yang kena imbasnya,” ujarnya.
Disinggung terkait adanya politisi dalam dalam han ini. Intsiawati Ayus mengatakan, inilah yang merusak republik. Karena semuanya telah dipolitisi. Bahkan apa saat ini yang tidak dipolitisi semunaya sudah di politi. “Mungkinbah kentut saja (buang angin. Red) yang belum diplitisi,” katanya berharap ini yang kejadian pertama dan terakhir di Riau.
