Banyak Pertimbangan, Dewan Terkesan Halangi pengembangan Wisata Riau
Pekanbaru, Riau Andalas.com-Banyaknya Pertimbangan Anggota DPRD Riau dalam pengkajian anggaran untuk pengembangan parwisata, Anggota DPRD Riau terkesan menghalang-halangi proses pengembangan Pariwisata di Riau. Pada hal pariwisata tersebut merupakan program Riau untuk meningkatkan perekonomian kedepan.
Dugaan menghalang-halangi itu terlihat dari banyaknya pertimbangan Dewan yang dalam ini Komisi E dalam mengkaji pegajuan anggaran oleh Dinas Parwisata. Dimana alasan pertimbangan itu harus mengkaji sedetik-detilnya promosi yang dimaksud meskipun dinas pariwisata telah memberikan estimasi pengunaan anggaran
Tingkah laku dewan tidak hanyua disitu saja, untuk Pariwisata ini, sebelumnya dewan juga meminta pariwisata untuk melakukan pembangunan fisik. Pada hal semua itu bukan merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Riau tapi Dinas Cipta karya dan Bina Marga. Sehingga alasan tersebut tidak bisa dijadikan untuk pertimbangan pengajuan anggaran. Karena pengajuan anggaran itu bertujuan untuk promosi destinasi wisata yang dimiliki Riau.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Riau Fahmizal Usman sebelumya. Anggaran yang diajukan untuk penggesahan promosi ke seluruh daerah termasuk manca negara. Karena selama ini untuk promosi Disparekraf terkendala anggaran yang tidak mencukupi.
“Kita masih banyak kekurangan anggaran, sementara kita harus meningkatkanb promosi dan juga pengembangan SDM dan pembinaan. Untuk itu kita kembali mengajukan pada DPRD Riau,” kata Fahmizal.
Dijelaskanya, untuk kebutuhan anggaran tersebut, ia sudah membuat estimasi dan pengajuan penambahan pada DPRD Riau. Dimana ia mengharapkan pengajuan tersebut bisa dimasukan pada APBD Perubahan mendatang. Sehingga Diparekraf Riau bisa terus menggesah promosi wisata yang ada di Riau.
“Dalam estimasi itu kita sudah buat secara rinci. Mudah-mudahan jadi pertimbangan bagi dewan,” katanya.
Hal itu diakui Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur. Namun untuk persetujuanya pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menyetujui anggaran untuk program Dinas Pariwisata tersebut. Karena takutnya setelah diajukan dan disetujui penyerapan tidak terlaksana sebagimana mestinya. Itu juga sudah terlihat pada anggaran murni yang sebelumnya dimana penyerapan SKPD masih jauh rendah dari anggaran yang ada.
“Kita tidak mau dalam anggaran perubahan nanti ada lagi menimbulkan konflik baru. Karena hampir setiap tahun anggaran ini bermasalah sementara yang disalahkan itu Gubernur karena penyerapan APBD minim,” jelas Masnur.
Memang kata masnur, pengajuan anggaran oleh Disparekraf itu program prioritas untuk menuju kota Wisata. Tapi kita akan tetap pada pertimbangan san penilaian. “Jika memang sesuai dengan penilain nanti, tidak ada salahnya pengajuan itu kita setujui,” ujar Poliri Golkar ini.
Disisi lain, Ade Hartati yang juga selaku anggota Komisi E DPRD Riau, menyatakan mendukung penambahan anggaran tersebut. Bahkan ia mengatakan anggaran pariwisata itu masuk mejadi pilihan utama Pemprov Riau. Agar program Riau menuju Kota Wisata yang juga merupakan visi misi Riau 2020 bisa segera terwujud.
“Kita berharap semua itu bisa diprioritaskan Bapedda, agar wisata Riau yang bertagline “Riau The Homeland of Melayu”, tersebut bisa terealisasi sesuai harapan, memiliki icon yang bernilai jual tinggi untuk bersaing dengan wisata provinsi lainnya di Inodnesia maupun mancanegara,” tuturnya Politisi PAN ini. (Dri)**
