Bahas Pajak alat berat, Kadis Dispenda Riau tak hadir Dewan kesal
Pekanbaru,Riauandalas.com– ke tidakhadiran Membahas terkait pajak alat berat di bawah naungan mitra RAPP. Anggota DPRD Riau sayangkan sikap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (kadispenda) Riau hanya kirim kepala bidang. Pada hal pembahasan tersebut terkait Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang merupakan gawe dispenda.
Hal tersebut disampaikan Komsi C DPRD Riau Aherson. Dikatakanya, jika dalam pembahasan tersebut dihadiri oleh PT RPM (Rimba Prima Mas) yang merupakan pihak perusahaan. Sehingga pembahasan tidak maksimal sebagai mana posisi dewan sebagai fasilitas permasalahan.
“Ini ranah mereka,dan kita hanya sebagai fasilitasi. Untuk itu kita sebagai mitra komisi kita akan bicara dengan Plt Gubri atas keseriusan Dispenda dalam meningkatkan PAD kedepan. Terutama pada sektor Alat berat yang hasilnya minim saat ini,” kata Aherson Senin (14/3).
Dikatakanya, jika saat ini perusahaan tersebut, sengaja diundang bahkan mencari kantornya yang seharusnya dilakukan Dispenda selaku leading sektor untuk lebih mengetahui permasalahan tersebut.
Sementara, setelah semua itu di laksanakan, tiba pembahasan malah Dispenda Riau sendiri yang tidak merspon. Sehingga pembahasan di tunda beberapa waktu kedepan dengan agenda paling lama Rabu atau Kamis depan “kita tunda dulu pembahsannya, karena selain tidak dihadiri oleh kadispenda Riau pihak perusahaan juga banyak yang tidak hadir,” kata Aherson.
Sedangkan terkai target, jelas Aherson, komisi C akan membantu meningkatkan PAD Riau dari perpajakan alat berat ini. Dimana ada 5.000 unit alat berat yang beroperasi di Riau yang perunitnya menghasilkan pajak sekitar Rp3.000.000 setiap tahun.”Dimana dari jumlah itu, seharusnya Dispenda Riau menerima minimal 15 miliar dari pajak alat berat ini. Nmun pada kenyataan yang bisa direalisasikan oleh Dispenda hanya 2-3 miliar paling banyak,” ujarnya.
Disisi lain ditempat yang sama, Direktur PT RPM Riyanto mengatakan, ada 50 unit alat berat dari berbagai unit yang beroperasi di Pelalawan. Dimana keseluruhan itu tersebar yang juga dijadikan contoh untuk perusahaan lain dalam tertib pajak. Karena pajak itu berguna untuk pembangunan daerah yang saat ini merupakan tempat bagi pengusaha.”Untuk itu kami selalu datang dan bekerjasama bila adanya hearing yang membangun seperti saat ini,” tutur Riyanto. (Hendri)**
