7 Malam Safari Ramadhan, DAS Tampung Aspirasi Masyarakat
Keluhan Masyarakat rata-rata sama
Pekanbaru, Riau Andalas.com– Tujuh Malam Lakukan Safari Ramadhan dilingkungan Masarakat, Dwi Agus Sumarno (DAS) tampung aspirasi dan keluhan masyarakat.
Dari pelaksanaan safari ramadhan tersebut, keluhan masyarakat hampira sama dimasing-masing daerah. Diantaranya terkait bencana banjir, kesehatan, dan pendidikan. Seperti yang disampaikan masyarakat RW04 Jalan Dwi Kora Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail yang mengeluhkan terkait masih mahalnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga menjadi beban bagi masyarakat selama ini.
Keluhan itu disampaikan salah seorang warga RW04 Kelurahan Sukamaju Elidawati. Dikatakanya, pendidikan dan kesehatan itu tidak hanya mahal tapi juga sulit untuk mendapatkan yang lebih baik. Karena selama sudah dikuasai oleh para masyarakat yang berduit atau berekonomi atas.
“Sehingga bagi kita yang hanya masyarakat biasa, akan terus tertindas dan tidak akan maju karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari sekolah-sekolah,” kata Elidawati disela-sela Safari Ramadhan Ahad (12/6).
Sedadangkan terkait kesehatan juga sulit mendapatkan pelayanan yang lebih baik sebagaimanas mestinya. Meskipun sudah menggunakan program pemerintah BPJS yang juga dibayar masyarakat setiap bulan. Sementaran pelayanan yang didapatkan dirumah sakit tidak sesuai dengan kondisi kelas yang diprogramkan dalam BPJS.
“Bahak kita kalau bilang dari pasien BPJS seakan tak dihargai oleh rumah sakit,” ujarnya meintip harapan pada DAS untuk perubahan kesejahteraan masyarakat kedepan.
Menanggapai hal tersebut, Dwi Agus Sumarno, menyampaikan, sebenarnya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pemerintah dan tidak harus menunggu keluhan dari masyarakat. Pasalnya yang namanya kewajiban itu wajib dilaksanakan. Apa lagi terkait pendidikan dan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Pendidikan dan kesehatan itu sudah kewajiban pemerintah, bukan merupakan program kepala daerah. Maka itu siapapun kepala daerahnya wajib memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan pada masyarakat,” kata Dwi.
Lebih jauh kata mantan kadisidikbud Riau ini, jika ada yang menyatakan pendidikan dan kesehatan itu program kepala daerah itu sudah salah paham. Karena program itu ada dalam undang-undang yang merupakan kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
“Maka itu kita tidak menjanjikan untuk masyarakat, tapi kita selenggarakan untuk masyrakat. karena yang namanya program itu bisa pembangunan, seperti infrastruktur jalan dan lainya,” jelas Dwi. (Dri)***
