Sedang Tidak Baik Gubri dengan Wagubri, Eddy Yatim Sebut Tidak patut dipertontonkan Publik
PEKANBARU,Riauandalas.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim mengaku risih dan prihatin melihat polemik “’perebutan” dana CSR Bank Riau Kepri (BRK) Syariah antara Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau hingga merambah ke ruang publik.
Eddy Yatim tampak geleng-geleng kepala menanggapi perang terbuka tersebut. “Ini sebuah pertelagahan yang sangat tidak patut dipertontonkan secara terbuka oleh pejabat kita ke ruang publik,” tegas Eddy Yatim, Selasa (11/4/23).
Eddy Yatim mengatakan perang terbuka antara Wagubri dan Gubri terkait pembagian besaran dana CSR dalam Safari Ramadhan menunjukkan bahwa Riau saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Dalam bulan Ramadan ini kita sedang melihat, wajah pemerintahan kita sedang tidak baik-baik saja. Pertama, Sekdaprov Riau menjadi viral terkait gaya hidup mewah istrinya yang me-nasional bahkan media asing juga menyorot dan berujung dipanggil KPK. Kedua, kasus tangkap tangan Bupati Meranti oleh KPK. Ketiga, perang terbuka Gubri dan Wagubri di media terkait dana CSR Bank Riau Kepri. Ini benar-benar mencoreng wajah birokrasi di daerah kita,” kata politisi Partai Demokrat Ini.
Menurut Eddy Yatim yang menggawangi Komisi Hukum dan Pemerintahan di DPRD Riau, para pemimpin Riau perlu duduk bersama kembali sambil melakukan tabayyun dan perenungan, mau dibawa kemana Riau ini kedepan
Mari selamatkan Riau. Pemimpin yang diberi amanah menerajui negeri ini harus duduk bersama. Memperbarui tekad dan niatnya untuk membangun Riau. Kita ajak pemuka adat dan para ulama kita duduk bersama. Barangkali ini bisa menjauhkan kita dari perpecahan yang bisa berujung pada persoalan hukum,” harap Eddy Yatim.
Jika Tidak, kata Eddy Yatim, mimpi untuk mewujudkan Riau Unggul yang menjadi visi misi Gubri, akan jauh dari harapan kita semua.
“Bagaimana kita akan mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, jika dalam tata kelola pemerintahan pemimpin kita tidak sejalan. Ini juga akan berpengaruh terhadap moralitas pimpinan SKPD dan ASN kita,” tutupnya(di)*
