Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Rohul Tak Tepat Sasaran
ROKAN HULU, Riauandalas.com – Para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), diduga dalam penyalurannya tidak tepat sasaran.
Sikapi adanya dugaan penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul H. Abdul Haris S.Sos, M.Si menegaskan, sumber data penerima PKH dari data data Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) masih gunakan data 2011.
Sebut Sekda, bahwa ada komponen-komponen yang memang harus dipenuhi dalam pendataan penerima. Pemkab Rohul sendiri juga sudah melakukan upaya bagaimana baik BDT maupun PKH tepat sasaran.
Ungkap Sekda lagi, saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlidungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rohul tengah melakukan validasi penerima PKH.
“Kini ada yang namanya validasi data dilakukan dinas kita (Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Rohul) namun belum selesai, kini sedang dilaksanakan,” jelas Abdul Haris, Senin (25/2/2019) sore.
“Mudah-mudahan setelah dapat semuanya selesai, baru kita dapat data masyarakat yang sebenarnya,” ungkapnya.
Juga diakui Sekda Rohul, bahwa data penerima PKH 2019 merupakan data BPS, namun diduga merupakan data lama atau beberapa tahun lalu.
“Sehingga mungkin saja ada sedikit perubahan, sehingga saat ini kita lakukan validasi data melalui Disos P3A Rohul,” ujarnya.
Kemudian, untuk sistem pendataan, diakui Sekda Rohul, ada petugas PKH yang tetap bekerjasama dengan pemerintah desa, namun ada komponen atau kriterianya di sistem pendataan.
“Cuma saat yang digunakan data lama, dan saya sendiri belum dapat rincian keseluruhannya,”
“Kita harapkan dengan melakukan validasi data oleh pemerintah daerah nanti kita akan memperoleh masyarakat yang betul-betul memang sesuai dengan kriteria, baik itu masyarakat miskin di BDT maupun yang masuk di PKH,” jelas Sekda Abdul Haris.
Kemudian di tempat terpisah, Kepala Disos PPPA Rohul, Hj.Sri Mulyati mengaku, meski validasi data dilakukan namun hal itu tidak bisa merubah atau mengganti data penerima bantuan PKH, karena data dari BPS.
“Itu yang menjadi masalah di seluruh daerah, untuk diganti tidak bisa,” kata Sri Mulyati.
Ditambahkan Sri, ada sekitar 4 penerima yang kabarnya sudah mengundurkan diri sebagai penerima PKH karena sudah mampu.
Dari pendataan Sri mengakui, bahwa ada sekitar 35 warga di Kecamatan Bangun Purba yang seharusnya terdaftar sebagai penerima PKH justru tidak menerima. Namun, ada penerima PKH yang memiliki kebun kelapa sawit.
***(Alfian Tob)
