Jangan Dibiarkan Terlalu Lama
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Susahnya masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dan stakeholder terkait harus segera mendapatkan solusi. Bila permasalahannya pada peningkatan permintaan, maka harus ditingkatkan produksi. Namun bila ada rencana pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan subsidi, maka harus segera dilaksanakan.
Hal ini disampaikan pengamat ekonomi Universitas Riau (UR) Edyanus Herman Halim. Edyanus menyebutkan, kondisi saat ini tidak boleh berlarut-larut. Pemerintah lewat Pertamina harus serius menanganinya. Bila masih ingin mempertahankan gas bersubsidi, maka harus dibenahi kondisi sekarang.
Edyanus menyebutkan, tingkat antrean yang tinggi bahkan sempat langka dan harga meroket, itu sudah jelas karena pasokan kurang. Hal itu, juga menandakan meningkatnya keperluan masyarakat akan gas 3 kg tersebut. ‘’Ada indikasi suplai yang tidak sesuai dengan keperluan. Oleh sebab itu, harus ada sistem pengendali yang baik dari Pertamina yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini lurah atau kepala desa. Sehingga tidak terjadi pemakaian yang tidak sepatutnya memakai. Pemerintah dan Pertamina ini harus mendata kembali tingkat keperluan dan produksinya harus menyesuaikan. Jangan produksi segitu-segitu saja, sementara penduduk terus bertambah,’’ ujar Edyanus.
Ia menambahkan, dalam mendata ulang, pemerintah daerah harus teliti terkait jumlah masyarakat yang layak menerima gas subisidi ini. Setelah dapat dan diserahkan kepada Pertamina, selanjutnya Pertamina harus melakukan verifikasi. Setelah verifikasi menurutnya, bila masih ingin mempertahankan subsidi gas bagi rakyat miskin, maka mau tidak mau kata Edyanus produksi harus ditingkatkan.
Akan tetapi menurut Edyanus, subsidi merupakan biaya yang tidak produktif. Ketika ditanya rencana penghapusan subsidi gas, Edyanus setuju. Namun pencabutan tidak bisa dilakukan saat ini. Karena menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat saat ini tidak memungkinkan untuk menarik subsidi. Hanya saja, menurut dia, kalau subsidi benar-benar dicabut, dana subsidi itu harus dialihkan untuk membangun jaringan gas untuk masyarakat.
‘’Alihkan dana subsidi itu untuk membangun jaringan gas rumah tangga. Jadi ke depannya bisa diatur seperti sistem pembayaran listrik. Misalnya, untuk 500 khw jadi bayar sekian dan 900 kwh bayar sekian. Aliran gas pun lebih terkendali. Jadi masyarakat harus bayar maka gasnya baru mengalir dan mereka juga membayar sesuai kapasitas penggunaan mereka,’’ ujar Edyanus.
Penyambungan pipa gas ke rumah-rumah ini menurut Edyanus sangat penting. Terutama untuk mengendalikan penggunaan gas yang tidak efisien oleh masyarakat. Karena dirinya melihat, satu rumah tangga saat ini ada yang sampai menghabiskan 3 tabung gas 3 kg dalam sebulan.
‘’Kalau begitu kondisinya, gas 3 kg itu dialihkan saja ke 5 kg. Ini akan menghemat biaya produksi di Pertamina. Jadi memang ada indikasi masyarakat kita yang tidak efisien menggunakan gas,’’ ujarnya.
