Soal Sampah ,Dewan : Kebijakan Gubri Sangat Tepat
Turun Tangan, Masyarakat Pekanbaru Puji Gubri
Pengamat : Ini Pukulan Telak Untuk Walikota Pekanbaru
Pekanbaru, Riau Andalas.com– Pujian Masyarakat Kota Pekanbaru terus mengalir pada Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman yang ikut turun tangan tuntaskan permasalahan sampah di Pekanbaru.
Hampir disetiap sudut Kota Pekanbaru, terdengar pembicaraan masyarakat tentang kebijakan yang dibuat Gunernur Riau untuk mengangkut sampah dengan menurunkan alat berat dan kendaraan operasional yang dimiliki Pemprov Riau. Yang tujuanya peduli dan merasa bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan masyarakat di daerah. Meskipun seharusnya menjadi tanggung jawab Walikota Pekanbaru.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Pekanbaru H Suhardiman, kebijakan yang diambil Gubri tersebut sangat menyentuh hati masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai tidak tahan dengan kondisi sampah yang terus menumpuk. Bahkan bisa mengancam pada kesehatan masyarakat.
“Selaku masyarakat kami sangat bangga dan sangat memuji apa yang telah dilakukan pak Gubernur. Mudah-mudah dengan turun tangan beliau Pekanbaru kembali seperti semuala yang tetap bersih dan asri,” kata Suhardiman Jumat (17/6).
Memang, seharusnya ini menjadi tanggung jawab Walikota Pekanbaru, apa lagi sebelumnya Pekanbaru pernah meraih Adipura yang sampai 7 kali terkai kebersihan ini. “Namun kita tidak tau dimana letak kesalahanya. Yang pasti saat ini kita berfikir positif saja mudah-mudahan permasalahan ini segera tuntas dan berjalan lancar,” ujar guru agama di salah satu sekolah negri di Pekanbaru ini.
Kebijakan Gubri Sudah Tepat
Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur mengatakan, kebijakan yang diambil Gubernur Riau tersebut sudah tepat. Pasalnya, karena apa yang dilakukan itu terkait kebutuhan dan kepedulian masyarakat dan lingkungan yang juga kewajiban bagi Pemerintah Provinsi. Sehingga tidak ada masalahnya Gubernur untuk membuat sebuah keputusan tampa harus melihat pada pokok permasalahan, tapi lebih pada masyarakat dan lingkungan.
“Ini masalah kemampuan, maka itu kita sangat setuju apa yang dilakukan Gubernur Riau,” kata Masnur.
Terkait kemampuan yang dimaksud, jelas Masnur, permasalahan sampah itu karena ada kesalahan pada teknis yang tidak putus. Sehingga terjadi permasalahan, dan itupun bisa saja terjadi pada kepala daerah. Karena bagaimanapun juga mereka juga manusia yang memiliki batas kemampuan. Sedangkan apa yang dilakukan Gubernur saat ini merupakan solusi untuk memberikan dukungan selaku pemerintahan provinsi yang juga ikut bertanggung jawab dengan kabupaten kota.
“Sebelumnya kami juga sudah berniat untuk mengundang Pemko Pekanbaru, agar permasalahan dapat solusi, tapi dengan sudah adanya kebijakan ini, mudah-mudahan segera tuntas permaslahanya,” kata politisi Golkar ini.
Sementara, Anggota Legislator DPRD Riau Ade Hartati mengatakan, ini merupakan kegagalan bagi Pemko Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru dalam memberikan rasa nyaman kepada warga untk hidup dilingkungan yg bersih dan nyaman.
Masalah ini sesungguhnya adalah kewenangan Pemko yang tertera dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014, yang masuk dalam urusan wajib. Sedangkan Kebijakan Pemko degan menswastanisasi sampah adalah kebijakan “by projeck” tanpa didasari oleh kajian-kajian yang memuat tentang dampak sosial bagi masyarakat. “Maka itu selaku Dapil Pekanbaru saya menilai Walikota pekanbaru telah gagal dalam hal ini,” ujarnya.
Sedangkan untuk langkah kedepanya, Politisi PAN ini mengharapkan, Walikota Pekanbaru harus mengambil langkah strategis, diantaranya, turun langsung mengkonsolidasi seluruh sumber daya untuk bahu membahu mengatasi sampah. Kemudian segera mengevaluasi kebijakannya untuk menswastanisasi masalah sampah. “Sesungguhnya, jika kontrak diputus, kerugian berada dipihak Pemko dan masyarakat. Tapi harus gimana daripada permasalaan tidak ada solusi,” tuturnya.
Disisi lain Pengamat Riau Saiman Pakpahan mengatakan, meskipun kebijakan Gubernur Riau tersebut untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan, ini menjadi pukulan telak bagi Pemko Pekanbaru, terutama Walikota Pekanbaru untuk membuat sesuatu kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kemampuan.
Memang, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam hal ini, karena selaku Pemrintahan menaungi. Namun sesuai yang disampaikan sebelumnya, kenapa dari dulu tidak dilakukan koordinasi sesuai struktur yang ada. “Ini kebijakan gubernur bukan pada membantu permasalahan, tapi memberikan pelayanan untuk masyarakat dan lingkugan. Sedangkan permasalahan itu urusan Pemko pekanbaru,” ujarnya.
Mudah-mudahan harapnya, dengan adanya kibijakan Gunernur Riau ini, permasalahan diPekanbaru bisa segera tuntas dan masyarakat kembali nyaman seperti semula. “Ini juga bisa dijadikan momen bagi pemerintahan kuita kdepanya,” tutur Saiman. (Tim)***
