Dewan Setuju Lakukan Hak Angket.
Beberapa dewan sudah tandatangan
Pekanbaru,Riauandalas.com– Menyelidiki kebijakan yang di ambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas pembayarkan hutang eskalasi sebesar Rp220 miliar kepada pihak kontraktor dalam anggaran APBD Perubahan 2015, beberapa Anggota DPRD mulai menyetujui lakukan hak angket. Diantaranya, anggota komisi D selaku ketua Fraksi PKB, Abdul Wahid, anggota komisi A, Sugianto dari Fraksi PKB dan lain-lain.
Hal tersebut disampaikan, Sekretaris Komisi D Asri Ausar, selaku ketua penggagas pelakasnaan hak angket. Jika syarat hak angket bisa dibentuk Pansus angket, minimal ditandatangani 10 orang yang saat ini sudah hampir rampung dan disetuju anggota dewan Riau.
Sedangkan terkait penyelidikan katanya, saat ini lebih pada lembaga di dewan. Karena sesuai memanasnya permasalahan sebelumnya lebih pada lembaga di dewan. Sihingga untuk tahap awal akan dilakukan di lingkungan dewan.
“Pelaksanaanya nanti, kita lebih ke dalam lingkungan dewan dulu. Setelah ada penjelasan baru ditingkatkan selanutnya,” kata Ari Ausar Senin (21/3).
Terkait penyeldikan ayng akan dipertanyakan, katanya, lebih pada dasar pembayaran yang dilakukan oleh Pemprov Riau. Karena sesuai yang disampaikan Plt Sekdaprov Riau M Yafis pembayaran berdasarkan adanya persetujuan dari dewan. “Maka itu kita akan bahas siapa dewan yang dimaksud Plt sekda tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, sebelumnya mengaku belum mau menandatangani usulan dewan tersebut. Tetapi akan mempelajari dahulu, termasuk aturan-aturan berlaku, supaya hak angket itu tepat sasaran.
Dikatakannya, angket bisa diambil tanpa harus melakukan hak interpelasi terlebih dahulu. Sebab dalam aturan memperbolehkan secara berurutan dan boleh langsung menggunakan hak angket secara langsung.
“Jadi saya akan mempelajari dulu tentang syarat dan prosedur hak angket ini. Jika sudah jelas baru saya tandatangani. Tujuannya, supaya saat melakukan hak angket nanti, kita bisa tepat sasaran,” kata Noviwaldi.
