118 Perusahaan Pengemplang Pajak di Riau Segera di Garap KPK

Tidak ada komentar 393 views
example banner

images (1)
Pekanbaru, Riau Andalas.com— Dari hasil pertemuan anggota DPRD Riau bersama pihak Badan Intelijen Negara (BIN) Jumat (13/5) lalu. Dalam waktu dekat ini KPK segara menelusuri dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan 118 perusahaan perkebunan di Riau.

Hal tersebut disampaikan anggota Komis A DPRD Riau Suhardiman Amby. Dikatakanya, dalam pertemuan Komisi A DPRD Riau dengan BIN tersebut, mereka sudah menerima laporan dari DPRD Riau, yang prosesnya segera dilakukan. Dimana saat ini pihaknya, sedang dalam melengkapi data-data pendukung untuk kemudahan BIN maupun KPK dalam proses penyidikan.

“Saat ini, kita sedang memsiapkan data-data pendukung. Selain data dari DPRD, KPK juga telah meminta data dari pihak BPK RI untuk menjerat para Pengemplang Pajak yang telah merugikan negara sampai triliunan ini,” kata Suhardiman.

Adapun diantara 118 perusahaan perkebunan yang masuk dalam laporan DPRD Riau tersebut katanya, ada perusahaan besar di Riau. Yaitu PT Sinar Mas Grup, yang berpotensi merugikan negara mencapai RP5,6 triliun dari pajak yang belum tertarik. Untuk itu apa yang telah dilakukan perusahaan itu harus bisa dipertanggung jawabkan.

“Yang pasti untuk ratusan perusahaan yang diduga melakukan pengemblangan pajak ini akan mendapatkan ganjaranya. Karena, sudah merupakan kejahatan luar biasa pada hutan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pelaporan perusahaan yang dilakukan DPRD Riau tersebut, sesui pendataan dalam monitoring yang dilakukan Pansus DPRD Riau beberapa waktu lalu. Dimana dalam monitoring tersebut menemukan dugaan pelanggaran yang dillakukan 118 perusahaan perkebunan di riau. Sehingga DPRD Riau melaporkan pada pihak penegak hukum untuk dilakukan pendindakan sesuai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Bahkan laporan itu juga disampaikan pada Presiden RI. Yang akhirnyan Presiden RI, meminta Badan Intelegen Negara (BIN) untuk membahas temuan-temuan pansus DPRD Riau tersebut yang Jumat (13/5) lalu telah dilaksanakan oleh DPRD Riau dengan Pihak BIN di Jkakarta.