‎HUT ke-74 HGN 2019, Sekda Rohul Ajak Guru dan PNS Kreatif Serta Inovatif

PASIR PANGARAIAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H Abdul Haris S.Sos, M.Si, mewakili Bupati Sukiman, mengajak semua guru dan ASN di lingkungan Pemkab Rohul kreatif dan inovatif, tidak terjebak sebagai rutinitas.

Itu disampaikan Sekda Rohul saat jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-74 Hari Guru Nasional (HGN) 2019 halaman Kantor Bupati Rohul, Senin (02/12/2019) pagi, dengan komandan Upacara‎ Kabid Metrologi Disperindag Kabupaten Rohul Dahnil.

Dalam upacara HUT ke-74 HGN 2019 juga diikuti kalangan pejabat teras di lingkungan, pegawai, dan tentunya kalangan guru yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul.

Sekda juga mengharapkan, di HUT ke-74 HGN 2019 dengan tema ” Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan SDM Indonesia Unggul‎”, kesejahteraan guru di Kabupaten Rohul terus meningkat, namun tentunya secara bertahap, sesuai kemampuan pemerintah daerah (Pemda), dan formasi penerimaan pegawai atau CPNS yang tersedia.

Dalam meningkatkan taraf kesejahteraan guru, diakui Sekda, Pemda terus mengajak dan mendorong guru maupun PNS di lingkungan Pemkab Rohul untuk terus kreativitas dan berinovasi, sehingga tidak terjebak dengan rutinitas, dan hari ini hal tersebut telah menjadi kebijakan nasional dan tertuang dalam pidato Presiden Joko Widodo.

Sekda Abdul Haris juga menilai, amanat Mendikbud di Hari Guru Nasional sangat luar biasa, dan Pemkab Rohul mengerti betul‎ kreativitas dan inovasi sangat-sangat dibutuhkan pada hari ini oleh para guru maupun PNS.

“Terutama bagi generasi muda kita, dan ini sangat sejalan dengan harapan kita. Semoga nanti seluruh generasi kita yang menamatkan sekolahnya pada setiap tingkatan, mereka memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi yang bisa diandalkan di tengah masyarakat kita,” harap Sekda Rohul.

Tenaga Guru tak Tergantikan‎ Aplikasi dan Robot.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rohul Dr Adolf Bastian M.Pd, mengatakan masih ada guru di Kabupaten Rohul yang menerima honor atau antara Rp400 ribu sampai Rp500 ribu per bulan, terutama para guru berstatus guru komite sekolah.

Katanya,‎ sesuai tema HGN 2019 yakni “Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan SDM Indonesia Unggul‎”, ada kata “unggul” dan “strategis” yang menurutnya bahwa negara sadar sampai kapanpun guru tidak akan pernah tergantikan‎ oleh aplikasi, oleh alat, oleh robot, atau oleh apapun.

“Sehingga guru harus dibayar. Kalau robot memang tak perlu bayar dia, tapi kalau guru sampai kapanpun negara tak pernah menghargai keringatnya, ya apapun kita untuk meningkatkan SDM unggul itu tidak akan pernah tercapai,” jelas Adolf.

Sebagai ketua PGRI Rohul, Aldolf berharap ke Pemkab Rohul segera mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru.

“Terutama kalangan guru komite yang hari ini berada di ruang-ruang sekolah kita, yang dengan ikhlas dan rela dihargai Rp400 ribu sampai Rp500 ribu‎ per bulan,” ungkap Adolf dan memperkirakan ada sekira 2.000-an guru komite yang ada di Rohul.

“Hari ini mereka tidak pernah protes, ikhlas, tapi sampai kapan kita harus membiarkan mereka tidak sejahtera, sementara tugas mencerdaskan generasi dari generasi untuk Indonesia unggul ke depan,” tambahnya.

Adolf juga mengaku masih ada guru yang sudah berusia matang, diatas 35 tahun, namun mereka belum juga diangkat sebagai PNS. Hal inilah yang sedang diperjuangkan oleh PGRI Rohul dalam meningkatkan taraf kesejahteraan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

“Sampai hari ini sebenarnya PGRI (Rohul) memperjuangkan itu,‎ bagaimana guru-guru yang lebih usianya lebih dari 35 tahun apakah secara otomatis negara akan mengangkat mereka ataukah diarahkan untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu,” ujarnya.

Ditanya soal kebutuhan guru berstatus PNS di Kabupaten Rohul, Adolf yang juga Rektor Universitas Pasir Pengaraian atau UPP mengaku soal kebutuhan tersebut Disdikpora Rohul yang lebih mengetahui datanya.

“Sesungguhkan sampai hari ini di sekolah-sekolah kita, terutama di sekolah dasar masih banyak kekurangan guru‎, dan masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai kompetensinya, jadi mereka tidak sarjana pendidikan tapi ikut membantu mengajar di sekolah-sekolah,” ucapnya.

Formulasi ditawarkan ke Pemda, Adolf mengaku dari PGRI Rohul tetap melakukan pendekatan informal maupun formal, tetap menyurati Pemda untuk segera mengaudit kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, serta mengajukan formasi ke pemerintah pusat yang berwenang menentukan formasi CPNS daerah maupun P3K.

“Lalu mengusulkan juga‎ kepada Pemda Rokan Hulu untuk mengangkat guru honor daerah, itu juga ada peluangnya seperti di kabupaten/ kota lain yang dialokasikan dari APBD kita, tapi sayangnya sampai hari ini belum ada kebijakan ke arah itu oleh pak Bupati kita,” pungkas Adolf. (Adv/ Pemkab Rokan Hulu)